Archive for the ‘Sosiologi Kependudukan’ Category

KETENAGAKERJAAN

Tugas untuk memenuhi matakuliah Sosiologi Kependudukan


Oleh

Febrian Indra Rukmana                                          D0310021

Hanif Imaduddin                                                      D0310025

Joko Prasetyo                                                            D0310029

Lutfi Arfiansyah                                                       D0310039

Purwito Zanuar                                                         D0310053

Tonny Yudya Manggala                                          D0310063

Yudha                                                                                    D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

PENGERTIAN TENAGA KERJA

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU. Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969).[1]

Menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[2]

Dari definisi di atas, ada sedikit perbadaan antara Undang-Undang yang lama dan yang sudah di amandemen. Pada Undang-Undang yang lama bahwa seseorang dikatakan masuk tenaga kerja apabila sudah mampu atau dapat menghasilakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Undang-Undang yang baru perbedaannya seseorang dikatakan tenaga kerja bila sudah mampu atau dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Tenaga kerja (man power) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Angkatan kerja atau labourforce, terdiri atas:

  • golongan yang bekerja, dan
  • golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja, terdiri atas:

  • golongan yang bersekolah,
  • golongan yang mengurus rumah tangga, dan
  • golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah, sedangkan yang tergolong dalam lain-lain ini ada dua macam, yaitu:

  • golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik, dan
  • mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia (jompo), cacat atau sakit kronis.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potential Labour Force (PLF). Read the rest of this entry »

UPAYA PEMERINTAH MENGGALAKKAN

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA


Oleh :

Yudha

D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011
PENDAHULUAN

Kalau dulu program Keluarga Berencana atau KB nasional pernah menjadi program raksasa prioritas yang di negara kita Indonesia tercinta ini, itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dimana kepala BKKBN saat itu adalah Dr. Haryono Suyono, maka hal ini telah berubah banyak, beberapa waktu terakhir ini program KB nyaris tak terdengar. Oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat karena setelah berjalan lebih dari 38 tahun sudah saatnya kita mengembalikan bukan saja citra BKKBN yang telah membawa nama baik bangsa Indonesia akan tetapi juga tentunya dampak positif akan dapat dirasakan oelh seluruh rakyat Indonesia dengan keberhasilan program KB dimana seluruh keluarga di indonesia semakin bahagia dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain diera globalisasi.

Salah satu program yang perlu direvitalisasi adalah penggarapan daerah miskin, tentu saja ini merupakan prioritas, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat besar, lebih dari 53, 3 juta keluarga Indonesia 30, 5 persen atau setara dengan 16, 2 juta keluarga adalah miskin dengan kategori pra-sejahtera dan sejahtera satu (data BKKBN.go.id 2009). Padahal penduduk miskin inilah yang pada umumnya memiliki jumlah anak banyak, apalagi jika masih saja tetap menganut prinsip banyak anak banyak rezeki dan harus memeiliki anak laki-laki anak perempuan karena menganggap kedua jenis itu jika salah satu tidak terpenuhi tidak “afdol” dalam hidup seorang keluarga. Sehingga jumlah anak yang dilahirkan kalau maasih perempuan semua tetap berusaha untuk memiliki anak laki-laki begitu pula sebaliknya. Contoh misalnya di propinsi NTT, ada kebiasaan penduduk yang masih menganggap bahwa nilai anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama, artinya jika mmeiliki anak perempuan dengan jumlah yang banyak pasti akan menguntungkan karena mahar yang akan diterima saat si anak akan menikah sangat besar, sebaliknya anak laki-laki juga diharapkan banyak, karena akan menjadi penopang kehidupan dimasa mendatang sebagai pembantu keluarga mencari rezeki, bekerja dilahan sawah atau bekerja sebagai nelayan bahkan bekerja sebagai serabutan (artikel GEMARI edisi 99/2009 oleh Dr. Ratnasari Azahari, MPA tentang Program KB Nasional). Memiliki anak banyak tanpa memperhitungkan bahwa kemampuan terbatas tentunya akan semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Read the rest of this entry »