Archive for the ‘Sistem Politik Indonesia’ Category

Filenya dapat kalian downloa di link 4shared.com (klik aja)

terima kasih :sorry

Filenya dapat kalian download di link 4shared.com (klik aja)

terima kasih :angel

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) :iloveindonesia

Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.

Susunan dan Keanggotaan

– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

– Masa jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pimpinan

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua yang mencerminkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tugas dan Wewenang

– Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

– Melantik presiden dan wakil presiden. Memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. lMelantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhalangan tetap.

– Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

– Melantik presiden dan wakil presiden.

-Memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden.

– Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhalangan tetap. Read the rest of this entry »

RESUME 3 PERTEMUAN

MATA KULIAH SISTEM HUKUM INDONESIA

Tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia

Oleh :

Nama              : Yudha

NIM                : D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

A. Pertemuan Tangal 26 April 2011

Dalam pertemuan pada tanggal ini, melanjutkan catatan yang kemarin mengenai jenis-jenis lapangan hukum. Di sini dijelaskan lebih rinci dari pada pertemuan yang kemarin yang hanya mencatat mengenai jenis-jenis lapangan hukum saja tanpa keterangan. Berikut adalah jenis-jenis lapangan hukum beserta penjelasannya sebagai berikut:

1.      Hukum Antara atau Perselisihan atau juga dapat disebut

Dalam hukum antara mempunyai hakekat yaitu tugas atau fungsi nya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena hubungan hukum dari dua hukum yang sistemnya berlainan. Didalam hukum antara ini masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

a.       Hukum Antar Golongan

Adanya hubungan hukum antar golongan atau disebut juga dengan Intergentil adalah persoalan hukum yang timbul karena hubungan berbagai golongan warga negara yang berbeda pula.

Contohnya ; perkawinan warga negara Indonesia asli dengan warga Tionghoa.

b.      Hukum Antar Agama atau Interreligius

Merupakan hukum yang berhubungan antara agama satu dan agama yang lainnya.

Contohnya ; orang yang beragama (Islam) menikah dengan orang yang beragama (Kristen).

c.       Hukum Antar Daerah atau Interteritorial

Adalah hukum yang berhubungan antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Contohnya ; orang Sulawesi yang merantau dan berdiam di Jawa Tengah dan orang yang berasal dari Sulawesi tersebut kemudian mengangkat anak yang berada di Jawa Tengah.

d.      Hukum Antar Bagian atau Interegional

Yaitu hukum yang menyelesaikan persoalan hukum yang timbul karena hubungan hukum yang terjadi antara orang-orang dari bagian satu negara yang mempunyai sistem hukum yang berlainan.

Contohnya ; orang Jawa asli ke Suriname dan menetap disana lalu kawin dengan orang Suriname.

e.       Hukum Antar Waktu atau Intertemporal

Adalah keseluruhan hukum antar waktu yang menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi karena silih bergantinya Undang-Undang atau Peraturan hukum yang berlaku.

Contohnya ; orang yang berusia 20 tahun sudah dianggap dewasa, ada aturan lain yang menganggap 23 tahun baru dewasa, maka aturan itu menyesuaikan.

f.       Hukum Antar Negara atau Internasional

Merupakan hukum yang berhubungan antara negara satu dengan negara yang lain.

Contohnya ; warga Republik Indonesia atau RI kawin dengan warga negara Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Read the rest of this entry »

Pengantar

►Era reformasi merupakan suatu masa yng diwarnai oleh keinginan untuk mengadakan perubahan besar-besaran dalam segala dimensi kehidupan politik.
►Kehidupan politik yang demokratis yang pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, berwibawa, dan bersih sehingga akan menciptakan good governance pada sistem pemerintahan yang dilaksanakan
►Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bersih serta mewujudkan good governance maka agenda perubahan dibidang politik dilakukan dengan meninjau kembali semua peraturan bidang perpolitikan yang dibuat oleh pemerintahan orde baru.
►Sebagai hasilnya beberapa undang-undang di bidang politik mampu diselesaikan, diantaranya; undang-undang partai politik, undang-undang sistem pemilihan umum, undang-undang pemilihan  presiden dan wakil presiden, serta undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR.

Dampak Perubahan Politik

►Tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis dengan pluralitas yang tinggi.
►Munculnya partai-partai politik baru sebagai akibat mudahnya persyaratan mendirikan partai politik.
►Perubahan pola hubungan antara organisasi sosial kemasyarakatan dengan partai politik.

Reformasi Pada PNS

►Dikembalikannya pegawai negeri sipil (PNS) pada kedudukan dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
►Pegawai negeri sipil(PNS) keluar dari instrument politik bagi kekuatan politik tertentu.
►Pegawai negeri sipil (PNS) berperan sebagai pilar politik yang paling utama bagi Golongan Karya (GOLKAR). Meskipun tidak ada mekanisme formal yang mengatur antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan Golongan Karya (GOLKAR) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tetapi pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai karya nyata dalam membesarkan Golongan Karya.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

►Pertambanhan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat terkait dengan melebarnya birokrasi pemerintaan dengan adanya lembaga pemerintahan yang baru seperti, Menteri Negara Koordinator, Menteri Muda, Kementerian Non Departemen.
►Hal yang cukup menarik adalah perubahan komposisi golongan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana pada tahun 1970-an golongan I menempati jumlah paling banyak, tetapi pada tahun 1990-an golongan II yang menempati posisi dominan. Disamping itu golongan III dari tahun 1974 sampai tahun 1993 melonjak drastis 9 (sembilan) kali lipat yaitu dari 70.292 menjadi 689.809.

Birokrasi dan Partai Politik

1.Masa Kerajaan dan Kolonial

Pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai peran sebagai instrument politik yang sangat efektif bagi rezim yang sedang berkuasa untuk membesarkan dan mempertahankan kekuasaan.

2.Pasca Kemerdekaan.

Pada saat itu pamong praja sebagai sebutan bagi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan institusi yang menjadi tempat pertarungan kekuasaan dari partai-partai politik yang ada pada masa itu.

3.Masa Demokrasi Terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin sedikit demi sedikit demokrasi mengalami kematian. Pada waktu itu kekuasaan bertumpu pada Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Penyambung Lidah Rakyat. Arah gerak birokrasi pada waktu iru mengikuti arus polarisasi yang sangat tajam dengan mengikuti arus politik masyarakat.

4.Masa Orde Baru.
– Membentuk aparat yang bersifat represif untuk menjaga dan memelihara kekuasaannya.
– Melakukan depolitisasi massa dalam rangka melemahkan partai-partai politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik nasional guna menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.
– Menunda pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan tahun 1968 menjadi tahun 1971. Karena pada waktu itu partai-partai politik masih sangat kuat sementara proses konsolidasi Sekretariat bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR) belum selesai.

Birokrasi Sebagai Instrument Politik Kekuasaan

►Memberikan dukungan secara langsung kepada Golongan Karya pada setiap pemilihan umum yang dilaksanakan.
►Birokrasi terlibat secara langsung dalam proses pemenangan GOLKAR pada setiap kali dilaksanakan pemilihan umum dengan jalan menjadi kepanitiaan dalam Pemilihan Umum.
►Birokrasi merupakan penyedia dana bagi usaha memenangkan GOLKAR dalam setiap Pemilihan Umum.
5.Masa Pasca Orde Baru (Reformasi).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam partai politik apa pun. :kacau:

– Pegawai Negeri Sipil (PNS) kehilangan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum.
– Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) ingin memasuki partai politik maka dia harus melepaskan status kepegawaiannya dengan atau tanpa hak pensiun.
– Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
:iloveindonesia