Archive for the ‘Sistem Hukum Indonesia’ Category

+ Pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi yaitu pengetahuan tantang benar & tidaknya menurut harkat kemanusiaan.

– Ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat formal (merupakan sitesa ilmiah tentang asas-asas pokok dari hukum) & positif (dalam penyelidikan hukum hasil yang mengatur tentang norma & cita-cita maka ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin hukum yang mutakhir)

+ Ilmu hukum adalah nama yang diberikan pada suatu cara untuk mempelajari hukum sebagai suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum teoritis, serta berusaha mengungkap asas-asas pokok dari hukum.

– ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum dalam segala segi yang paling umum & fundamental.

+ Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran hukumatas dasar suatu konsep pemikiran yang luas.

– ilmu hukum meerupakan suatu asas dari studi mengenai peraturan hukum yang sifatnya konkrit.

+ ilmu hukum meliputi arah dan konsep yang tuntas & yang mampu memberikan ekspresi serta penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum.

+ Ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk & menifestasinya.

– Pokok-pokok bahasan ilmu hukum sangat luas meliputi filsafat, sosiologi, sejarah & komponen-komponen analisis teori hukum.

+ Ilmu hukum sangat berarti bagi setiap pemikiran yang teliti mengenai semua tingkah kehidupan hukum asal pemikiran yang menyangkut batas-batas pemecahan masalah serta problem yang konkret.

– ilmu hukum adalah generalisasi yang jujur ^ dipikirkan masak-masak dalam bidang hukum.

ILMU HUKUM MENYANGKUT;

1. Ilmu kaidah

yaitu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dokmatik hukum serta sistematik hukum.

2. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian

yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian yang tertera dalam hukum.

3. Hukum sebagai ilmu kenyataan

menyoroti hukum sebagai peerikelakuan atau sikap tindak yang diantaranya dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum & sejarah hukum.

4. Filsafat hukum

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum atau biasa disebut ilmu pengetahuan tentang hakekat hukum dalam arti dasar-dasar kekuatan yang mengikat dari hukum.

5. Politik hukum

masyarakat yang teratur akan mempunyai tujuan dalam mensejahterakan warganya.

– sarana politik adalah sarana dalam mencapai tujuan, aktifitas-aktifitas dalam memilih tujuan.

– dalam hukum terdapat tujuan & keadaan yang lama, oleh sebab itu hukum berusaha memilih tujuan & cara mencapai tujuan tersebut termasuk konsep bidang politik hukum.

+ Keputusan hakim adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

– 2 macam keputusan hakim;

a. keputusan hukum yang tetap atau umum, adalah keputusan hakim yang terjadi karena pengakuan keputusan (?) yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

b. keputusan hukum yang tidak tetap atau khusus, adalah keputusan yang tidak tetap akan dasar hukumnya.

:iloveindonesia

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia


Oleh:

Muhammad Aldi       D0310043       R.E Bisma                              D0310057

Natan Henry              D0310047       Rony Gilang                          D0310059

Novita Aprillia           D0310049       Sri Wulandari                        D0310061

Nurul Tri Rahayu     D0310051       Tonny Yudya M                    D0310063

Purwito                      D0310053       Yudha                                      D0310065

Ratih Ardiyani          D0310055       Yusup Wibowo                      D0310067

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun.

Walaupun bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana acara dan hukum pidana materiil. Hukum pidana acara dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai “procedural law” dan hukum pidana materiil sebagai “substantive law”. Kedua kategori tersebut dapat kita temui dalam Kitab masing-masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berturut-turut.

Acara Persidangan Pidana

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Permasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. Pada saat itu terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap pemeriksaan saksi. Terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu. Read the rest of this entry »