Archive for the ‘Sistem Ekonomi Indonesia’ Category

SISTEM EKONOMI PANCASILA

DIDALAM REALITAS KEHIDUPAN

Tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia


Oleh :

A.Kathrasyah.D                                D0307001

Febrian Indra Rukmana                  D0310021

Hanif Imaduddin                              D0310025

Yudha                                                            D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang sedang berusaha diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi pancasila dikalangan pelopornya mempunyai dua sudut pandang. Pertama, jalur yuridis formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya mereka menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V.

Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa?

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan. Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya. Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Frans Seda, misalnya, menjuluki pandangan ini sebagai paham “bukan-isme”, yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dsb (Kwik, 1996). Tidak berlebihan, bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia. Read the rest of this entry »

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Tugas untuk memenuhi matakuliah Sistem Ekonomi Indonesia


Oleh:

Nama              : Yudha

NIM                : D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam masalah peranan mekanisme harga atau mekanisme pasar dalam sistem ekonomi pancasila, ada yang berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi pancasila, mekanisme pasar diperbolehkan tetapi harus dikendalikan oleh perencanaan yang bekerja aktif mengarahkan perkembangan ekonomi sesuai dengan urutan prioritas dalam perencanaan. Perencanaan diwujudkan dalam bentuk rencana makro yang berisi bidang-bidang yang perlu dikembangkan, misalnya laju pertumbuhan masing-masing sektor, serta sumbangan dana dan anggaran belanja yang direncanakan dapat dimobilisasi baik dari dalam maupun dari luar. Sekali rencana makro ini tersusun maka kegiatan ekonomi dapat diserahkan pada satuan ekonomi-individu.

Sistem ekonomi pancasila memberikan tempat yang tinggi pada peranan perencanaan sentral, namun memberi keleluasaan pada bekerjanya mekanisme memerlukan persyaratan yang berat. Salah satunya syarat yang tidak mudah dipenuhi adalah bahwa perusahaan negara yang diharapkan mampu menempati posisi komando, harus mampu bekerja efisien. Ia harus mampu melaksanakan sendiri berbagai program dan proyek yang ingin didorong perkembangannya secara langsung dan membimbing satuan-satuan ekonomi individu untuk menirunya. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan negara pada umumnya diharapkan mampu bekerja lebih baik dari pada perusahaan-perusahaan swasta. Apabila perencanaan sentral diharapkan dapat direalisasikan, pemimpin-pemimpin perusahaan negara harus berkualitas tinggi, suatu syarat yang berdasarkan pengalaman selama ini memang sulit dipenuhi. Kecuali beberapa perusahaan negara, pada umumnya perusahaan-perusahaan yang “dikelola secara swasta” berjalan lebih efisien. Read the rest of this entry »

KRISIS KEUANGAN GLOBAL KEGAGALAN

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia

Oleh :

Yudha

D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

JAKARTA, RABU 15 Oktober 2008 – Calon Presiden Sutiyoso menilai terjadi krisis keuangan global saat ini merupakan bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis. Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kapitalis, harus mewaspadai dampak dari krisis global ini. Sutiyoso yakin, bila krisis ini berkepanjangan, pasti membawa dampak negatif bagi perekonomian rakyat Indonesia.
“Fundamental ekonomi Indonesia sangat rapuh. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab. Pertama, bentuknya bagaikan piramida sosial. Di puncaknya sekelompok kecil pengusaha besar, pengusaha asing dan BUMN yang menguasai sekitar 90% ekonomi nasional. Sedangkan pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi (ekonomi kerakyatan) yang jumlahnya sangat banyak, hanya menguasai sangat kecil ekonomi nasional. Kedua, pembangunan makro ekonomi kita tidak memberikan dampak positif terhadap pembangunan mikro ekonomi,” ujar Sutiyoso menanggapi terjadinya gejolak keuangan saat itu.

Menurut Sutiyoso, seharusnya ekonomi Indonesia, berazaskan keadilan yang berbentuk belah ketupat. “Di tengah yang besar yaitu pengusaha menengah yang banyak dan kuat. Sekarang ini, ekonomi kita hanya ditopang oleh sekelompok kecil pengusaha besar, pengusaha asing, dan BUMN. Padahal, pengusaha asing tidak bisa diharapkan untuk menopang ekonomi Indonesia, karena investasi mereka pada umumnya bersifat padat modal, padat teknologi, dan jangka pendek. Investasinya kurang menyerap tenaga kerja dan setiap saat mereka bisa membawa ke luar dananya, sebab kita menganut sistem devisa bebas,” ujar Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso.

Kalau krisis keuangan global berlanjut, kata Bang Yos, maka pengusaha besar dan BUMN tidak bisa bertahan, apalagi kalau ditinggal pergi para investor asing. Mereka pasti kolaps, dan akan menimbulkan efek domino kepada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, karena mereka menarik modalnya dan tidak bisa membayar pajak.

Akibatnya, lanjut Bang Yos, pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan, disebabkan oleh kecilnya penerimaan negara. Maka akan terjadi penurunan investasi dan kelesuan ekonomi, PHK, kemiskinan dan pengangguran akan bertambah banyak. Dengan demikian, akan menganggu seluruh sendi perekonomian, termasuk perekonomian rakyat Indonesia. Read the rest of this entry »