PERWUJUDAN REALITAS SOSIAL HUKUM DALAM TIGA WILAYAH

Tugas Untuk Memenuhi Matakuliah Sosiologi Hukum


Oleh :

Yudha

D0310065

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

PERWUJUDAN REALITAS SOSIAL HUKUM DALAM TIGA WILAYAH

Birokrasi

1. Tindakan Sosial

Didalam instansi pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, para wakil rakyat yang bertempat didaerah masing – masing propinsi tujuannya tidak lain adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali.

2. Proses Kegiatan

Dalam kegiatannya, para wakil – wakil anggota DPRD tersebut seringkali mengadakan pertemuan, baik itu rapat terbuka atau tertutup guna membahas dan mencari solusi sekaligus bagaimana caranya untuk memajukan suatu propinsi itu, misalnya saja permasalahan ijin lokasi di daerah.

3. Pembuatan Keputusan

Dalam hal pebuatan keputusan, para anggota DPRD dengan seksama melakukan kinerjanya semaksimal mungkin maka terbentuk sebuah PERDA atau peraturan daerah yang memuat peraturan – peraturan mengenai perijinan lokasi di suatu daerah (misalnya daerah bandung). Keputusan itu harus ditaati dan dijunjung tinggi karena hal itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama para anggota DPRD.

4. Kebijakan Publik

Dari keputusan yang telah disepakati bersama itulah terbentuk sebuah hukum yang sah dan resmi (secara tertulis) yang tercantum dalam perundang – undangan daerah setempat tentang perijinan lokasi suatu daerah (contohnya PERDA No. 7 Tahun 2012 Tentang Ijin Lokasi). Semoga hukum resmi yang telah dibuat tersebut tidak untuk dilanggar demi kepentingan – kepentingan orang tertentu demi mengeruk sebuah tujuan yang tidak baik.

Instansi Swasta

1. Tindakan Sosial

Didalam perusahaan swasta yang kian banyak dan semakin membludak seperti sekarang ini, perusahaan itu bersaing ketat demi mendapatkan sebuah tempat khusus para pelanggannya. Perusahaan tersebut melakukan pembaruan – pembaruan yang dinamis dan cepat mengikuti perkembangan jaman. Dengan pelanggan yang banyak diharapkan perusahaan itu memperoleh sebuah keuntungan yang maksimal dan dalam jumlah yang besar, misalnya saja telihat dalam sebuah perusahaan komunikasi di Indonesia, telkomsel.

2. Proses Kegiatan

Dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, semua bahu membahu dan bekerja sama demi meningkatkan sekaligus memasarkan produk yang dihasilkan ke masyarakat luas, dengan cara terus up to date melihat pangsa pasar yang sedang marak, selain itu dengan cara sosialisai lewat media cetak, elektronik dan sosial.

3. Pembuatan Keputusan

Didalam pembuatan keputusan, tentu melalui sebuah proses yang panjang dan harus tepat pada sasaran, karena dalam pembuatan keputusan ini sekaligus mempertaruhkan perusahaan swasta tersebut apakah mengalami kemunduran atau malah semakin berkembang dengan pesat. Akhirnya perusahaan swasta itu memutuskan untuk membuat pelanggan semakin nyaman dengan menggunakan produk – produk dan layanan – layanan yang terjangkau dan memuaskan.

4. Kebijakan Publik

Didalam kebijakan public, perusahaan swasta tersebut menaruh harapan besar agar perusahaannya semakin besar dan mendapatkan sebanyak – banyaknya pelangggan, dengan jalan perusahaan swasta (telekomunikasi) tersebut memberikan pelayanan yang memuaskan, paket komunikasi hemat, dan lain sebagainya.

Hukum Adat

1. Tindakan Sosial

Pada hukum adat yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di daerah – daerah, sebut saja hukum adat batak mengenai hak waris bagi perempuan. Kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak berbeda dengan ketentuan dalam hukum nasional, terutama soal warisan. Anak perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi dapat menerima bagian harta warisan sebagai pemberian. Harusnya, dalam hal ini baik pihak laki – laki maupun pihak perempuan mendapatkan warisan yang sama seprti dalam ketentuan hukum nasional.

2. Proses Kegiatan

Kedudukan perempuan sangat lemah dibanding laki-laki. Ini suatu indikasi adat Batak diskriminatif terhadap perempuan. Sementara dalam hukum nasional kedudukan seimbang baik dalam hak mau pun kewajiban. Hukum adat tersebut sudah ada sejak dahulu, dan sampai sekarang hal itu masih menjadi sebuah kontroversi didalam masyarakat batak itu sendiri. Pada kasus – kasus yang banyak terjadi, kaum perempuanlah yang akhirnya harus mengalah dari laki – laki.

3. Pembuatan Keputusan

Dalam hal pembuatan keputusan, hukum adat memang tidak bisa dicampuradukkan dengan hukum nasional, tetapi bagaimana hal ini dapat terus berlanjut ketika para perempuan di batak mengalami diskriminasi yang bisa dikatakan turun temurun. Harus ada sebuah peraturan yang nantinya dapat menguntungkan keduanya dalam hal ini pihak laki – laki dan pihak perempuan (waris).

4. Kebijakan Publik

Perlu adanya sebuah tokoh yang benar – benar memperjuangkan drajat hidup perempuan batak, agar nantinya diharapkan permasalahan yang telah ada sampai sekarang ini bisa dicari sebuah solusi yang pas dan tepat, selain itu para perempuan batak juga harus diberikan sebuah motivasi lebih dan tidak sekedar menerima hasil yang jelas – jelas itu menyensarakan hidupnya kelak.

Daftar Pustaka

Surat Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7.

J.C.Vergouwen. Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. PT LKiS Pelangi Aksara. 2004

Djoko Purwanto. Komunikasi Bisnis. Erlangga. 2010